Bela Pengadaan, Program Nyata Pemerintah untuk Perluas Pasar UMK dan PDN dalam PBJP

 

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan keterlibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Upaya ini dilakukan mengingat realisasi transaksi di Bela Pengadaan hingga saat ini masih jauh dari kata ideal.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Jhon Piter H. Situmorang menyampaikan bahwa LKPP menyadari banyak faktor yang mengakibatkan transaksi UMK dan PDN melalui program Bela Pengadaan masih belum optimal.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Kenali Kemudahan Bertransaksi di Bela Pengadaan” pada webinar Pekan Merdeka Pengadaan, Rabu (18/08), diharapkan dapat menjadi strategi untuk memberdayakan dan mempersiapkan UMK untuk ikut serta dalam PBJP guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Melalui Bela Pengadaan, pemerintah dapat memperoleh data akurat mengenai seberapa besar belanja pemerintah yang diperuntukkan bagi UMK dan PDN, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan secara berkesinambungan dan melakukan pembinaan terhadap UMK untuk ikut berpartisipasi dalam PBJP.” Kata Jhon.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Dwi W. Katrianingsih menambahkan, LKPP terus berupaya memperbaiki infrastruktur guna menjembatani antara lokapasar dan para penjual dengan Bela Pengadaan agar dapat ikut serta dalam PBJP.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit PA III Direktorat PA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wibawa Pram Sihombing menyampaikan, Kemenkeu menyediakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk mendukung akuntabilitas, kemudahan dan keamanan bertransaksi di Bela Pengadaan. “Kami di Kementerian Keuangan itu selalu mendorong bagaimana transaksi di negara ini bebas dari masalah, kartu kredit itu mekanismenya diharapkan bisa mencegah kongkalikong tidak jelas. Sehingga, jika sudah bertransaksi dengan kartu kredit tidak mungkin ada pihak yang bilang saya tidak pakai itu karena banyak pihak yang mencatat.” Ungkap Pram.

Sejak diluncurkan setahun lalu, saat ini sebanyak 12 lokapasar telah bergabung di Bela Pengadaan dengan jumlah UMK yang terkurasi sebanyak 133.089 unit. Salah satu lokapasar yang tergabung adalah Bukapengadaan yang merupakan bagian dari Bukalapak.

Head of Sales Bukapengadaan Widuri Parinduri mengatakan bahwa sebagai salah satu mitra Bela Pengadaan yang pertama, Bukapengadaan telah menyediakan fitur-fitur atau inovasi-inovasi tambahan yang memudahkan para pelaku pengadaan untuk bertransaksi. Inovasi yang dibuat oleh Buka Pengadaan adalah salah satunya dengan metode pembayaran Term of Payment.

“Metode pembayaran yang bisa digunakan oleh para pelaku pengadaan saat ini ada mekanisme TOP atau Term of Payment, dimana barang akan dikirim lebih dulu baru bisa dilakukan pembayaran. Bapak/Ibu tidak perlu khawatir dengan pencatatannya, karena semuanya sudah terekam secara digital, jadi dokumennya tidak akan hilang.” Ujar Widuri.

Kemudian, terdapat banyak sekali yang memfasilitasi pembayaran dalam mendukung Bela Pengadaan untuk mempermudah pembayaran dalam bertransaksi. Beberapa diantaranya ialah MBiz Market, Bali Mall, dan Grab Indonesia. (nit/niel)

 

Sumber : LKPP

---